Gaji guru honorer yang kecil menjadi sorotan! Anies Baswedan merasa prihatin dan menyentuh isu anggaran (IKN).

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan tanggapannya terhadap isu gaji guru honorer yang sering dianggap rendah. Dalam Dialog Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19 Desember 2023, seorang guru honorer mengungkapkan kekhawatirannya terhadap besaran gaji yang diterimanya. Pada acara tersebut, guru honorer tersebut menyampaikan kepada Anies bahwa dirinya merasa prihatin dengan besaran gaji yang diterima oleh guru honorer saat ini. Dia mengungkapkan bahwa sebagai guru honorer, dirinya hanya menerima gaji sebesar Rp600.000 setiap 3 bulan, yang setara dengan Rp200.000 per bulan.

Baca Juga: Bantuan Buku Bacaan dari MNC Peduli, Ini Harapan PKBM Sinar Mentari Solo

Guru honorer tersebut bahkan menyampaikan kepada Anies bahwa terkadang gajinya bisa lebih rendah dari Rp200.000 dalam satu bulan. Mus Mulyadi, seorang guru honorer di Mataram, NTB, menyampaikan harapannya kepada Anies untuk menyamakan status guru honorer dengan guru di sekolah negeri, termasuk peluang untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti guru di sekolah negeri.

Menanggapi hal ini, Anies mengucapkan terima kasih kepada para guru honorer yang telah berdedikasi. Terkait masalah PPPK untuk guru honorer, Anies menyatakan bahwa status tersebut akan diusahakan untuk diselesaikan. Anies juga menyatakan keprihatinannya karena tidak ada anggaran khusus untuk guru honorer. Ia menyoroti alokasi anggaran besar untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sambil bertanya tentang prioritas kebutuhan.

Baca Juga: Bantuan Buku Bacaan dari MNC Peduli, Ini Harapan PKBM Sinar Mentari Solo

Anies menyampaikan rasa mirisnya karena tidak ada anggaran yang diperuntukkan khusus bagi guru honorer, sementara ada alokasi anggaran besar untuk pembangunan IKN. Anies menekankan fokus programnya untuk meningkatkan kualitas manusia, terutama guru yang harus memiliki pendapatan yang memadai agar dapat fokus mengajar. Anies juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Ia menganggap masalah guru honorer sebagai kewenangan pemerintah pusat yang harus diatur.